25 Jul 2010

Beberapa Rencana Pembangunan Kota Jakarta yang telah dibuat dan direncanakan

berikut berita dari kompas mengenai amblasnya permukaan pusat kota

JAKARTA, KAMIS — Permukaan tanah di kawasan Jalan Muhamad Husni Thamrin, Jakarta Pusat, beberapa tahun terakhir ini mulai ambles. Tingkat penurunan permukaan tanah di kawasan tersebut bervariasi. Dalam pengamatan pada Rabu (4/3) di kawasan Gedung Menara Eksekutif, Jalan MH Thamrin, permukaan tanah turun sekitar 20 cm.





Di pusat perbelanjaan Sarinah yang berada di seberang Menara Eksekutif, menurut Direktur Utama PT Sarinah Ketut Arnaya beberapa waktu lalu, permukaan tanah di sana turun 2-3 cm. Akan tetapi, lantai bangunan tempat penerimaan barang di bagian belakang kompleks belanja itu mulai miring.

Menurut Dinas Pertambangan DKI Jakarta tahun 2008, penurunan permukaan tanah di kawasan Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan Kuningan, Jakarta Selatan, adalah 20-40 cm dalam delapan tahun terakhir.

Hal ini terjadi akibat penyedotan air tanah secara berlebihan sehingga memunculkan rongga dalam tanah yang membuat permukaan tanah ambles.

Building Manager Menara Eksekutif Arsyad Artha AS yang ditemui mengakui, penurunan permukaan air tanah menyebabkan anak tangga di gedungnya menggantung lalu ditutup dengan batako. ”Kondisi gedung kami baik-baik saja, tetapi keadaan ini tidak bisa dibiarkan sebab ketahanan beton penyangga bangunan akan terganggu infiltrasi air laut,” kata Arsyad yang minta pemerintah segera mengatasi keadaan itu.

Kepala Divisi Pemeliharaan dan Persewaan PT Sarinah Hari Mulyawan menyatakan, ada bagian bangunan tempat penerimaan barang yang sedikit terganggu, tetapi bangunan itu tidak vital. ”Penurunan permukaan tanah tidak mengakibatkan gedung utama kami miring, tetapi bangunan di bagian belakang lantainya rusak,” kata Hari.

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif air tanah, menurut Hari dan Arsyad, tak berpengaruh pada pembiayaan gedung yang mereka kelola karena Menara Eksekutif dan Sarinah sudah memakai air bersih dari PAM.

Sejak tahun 1990 pengelola Menara Eksekutif sudah berlangganan PAM, sementara PT Sarinah sejak lima tahun terakhir sudah menutup dua sumur dalamnya dan beralih ke air dari PAM.

ups kebayang gak sih nanti kalau gedung2 baru semacam GI, PP dsbnya bakalan amblas??

Last edited by AAG; March 5th, 2009 at 08:23 AM
Melawai Bakal Disulap Jadi Tempat Wisata Kuliner


BERITAJAKARTA.COM — 08-03-2009 18:18
Citra negatif kawasan Melawai yang dikenal sebagai tempat mangkalnya para pekerja seks komersial (PSK) nampaknya akan segera berubah. Sebab, saat ini Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Jaksel tengah merancang kawasan tersebut sebagai salah satu tempat tujuan wisata kuliner di Jakarta Selatan.

Dengan cara ini, kawasan Melawai diyakini bisa kembali meraih kejayaan seperti yang pernah dialami pada tahun 1970-an. Bahkan, jika ditata lebih tertib dan terarah, kawasan Melawai juga bisa menjadi pusat wisata kuliner yang diminati para turis mancanegara.

“Kawasan Melawai dari dulu sudah menjadi tempat favorit nongkrongnya anak muda. Namun, seiring pergeseran waktu tempat itu mengalami banyak perubahan, salah satunya menjadi tempat mangkalnya PSK dan pedagang kaki lima. Dan itulan stigma yang terbentuk hingga saat ini. Karena itu, kita akan berusaha menghapus stigma dengan menjadikan kawasan Melawai sebagai tujuan wisata kuliner,” ujar AZ Harahap kepada beritajakarta.com, Minggu (8/3).

Namun, untuk menghapus stigma itu bukanlah perkara mudah. Karena banyak hal yang perlu dibenahi, seperti akses jalan, kenyamanan lingkungan, hingga persoalan keamanan pengunjung. Untuk itu, dibutuhkan penanganan secara terpadu dengan melibatkan stakeholder yang juga berkepentingan sama ingin mengembangkan kawasan tersebut.

“Banyak pihak yang perlu dilibatkan. Kalau akses jalannya bagus, suasananya tertib dan tempatnya terlihat bersih dan sehat, orang dengan sendirinya akan datang. Orang datang biasanya kan karena ada yang dicari, karena itu kita khususkan menjadi wisata kuliner sebagai sesuatu yang khas dari Melawai,” katanya.

AZ Harahap mengungkapkan, selain kawasan Melawai, Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Jaksel juga akan mengembangkan kawasan Kemang sebagi kawasan wisata kuliner. Sehingga, ke depan di wilayah Jaksel ada dua lokasi wisata kuliner. Dan hal ini tentu akan memperkaya pilihan wisata di Jaksel.

Untuk melakukan penataan ini, Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Jaksel akan berkoordinasi dengan Sudin Tata Ruang Jaksel. Sehingga dalam perwujudanya nanti tidak menyalahi tata ruang di wilayah Jaksel. “Meskipun dari sisi pariwisata kita menginginkan adanya pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi, namun pengaturan tata ruang juga diperlukan agar tidak ada tumpang tindih, sehingga ada kejelasan titik mana yang boleh didirikan bangunan restoran dan mana yang tidak,” jelasnya.

Apabila dua lokasi wisata kuliner tersebut bisa terwujud dengan baik, maka diyakini bisa mendongkrak kunjungan wisatawan ke DKI Jakarta bisa mencapai 1,2 juta wisatawan setiap tahun

Rough Translation of Waduk Melati

DESCRIPTION
The limits of Waduk Melati are Kebon Kacang Raya road in the north, the road KH Mas Mansyur in the west, in the Sudirman road east side, and road and railway line on the Kali Malang south.

Produced compatible between the functions of communicating, so that integration between the blocks allows the flow of activity around the area, and accommodate the needs of the commercial class in the strategic area.
VISION
Creating a regional commercial, entertainment and a new dwelling in Jakarta and can be a "Destination Point" for Jakarta residents and visitors both local and foreign as well as a "landmark"of the City of Jakarta, while the area and improve the quality of Kebon Melati and surrounding areas.
MISSION
Create a commercial and residential building large scale, by providing facilities such as shopping center trade (shopping mall, trade center, the gallery stages international SMEs, and retail), cafes and restaurants, entertainment facilities / entertainment, office buildings, and residential facilities such as hotels and apartment a large, comprehensive and well integrated.

Kemang Berubah Jadi Kawasan Komersil


BERITAJAKARTA.COM — 17-03-2009 16:08
Melihat perkembangan kawasan Kemang, Jakarta Selatan telah menjadi kawasan usaha, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) berencana mengalihfungsikan peruntukkan kawasan tersebut dari kawasan perumahan menjadi kawasan usaha atau bisnis. Pasalnya, dari tahun ke tahun kawasan Kemang telah dipenuhi oleh kafe, bar, hotel, dan restoran. Ditambah lagi, bagi warga Jakarta kawasan tersebut sudah dianggap sebagai lokasi wisata malam pada saat weekend.

Kepala Dinas Tata Ruang DKI, Wiriyatmoko mengatakan, telah melakukan pengkajian terhadap pengalihfungsian peruntukkan kawasan Kemang yang seharusnya menjadi kawasan perumahan menjadi kawasan komersil. Dari hasil kajian itu, Dinas Tata Ruang tidak akan menertibkan kawasan itu yang sekarang telah dipenuhi oleh kafe, restoran, pub, bar dan hotel ke peruntukan semula yakni perumahan. “Rencananya Kemang akan dialihfungsikan sebagai kawasan usaha,” kata Wiriyatmoko di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (17/3).

Pengkajian terhadap perubahan tata ruang itu dikerjakan atas pertimbangan dari tim penasehat penataan ruang seperti tim penilaian tata kota, tim penilai arsitek kota, dan tim penilai bangunan. Pertimbangan tersebut akan segera diajukan kepada Gubernur DKI untuk dikeluarkan surat keputusannya. Kendati demikian, pengelola bangunan di kawasan Kemang yang telah mendapat izin operasional usaha tetap harus membayar denda sesuai aturan yang ditetapkan dalam Perda No 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah. Sayangnya, Wiriyatmoko tidak bisa merinci besaran denda yang harus dibayar. Karena hitungan dendanya terdiri atas berapa meter lahan yang dihuni, perubahan fungsi bangunan, lokasi, dan lama bangunan itu berdiri.

Berdasarkan data, Kemang pada tahun 1950-an merupakan daerah perkebunan. Satu pohon yang paling banyak dijumpai yaitu pohon Kemang (Mangifera Kemangcaecea). Tidak diketahui sejak kapan wajah Kemang bermetamorfosis, namun jalan yang membentang dari Kemang Raya sampai Bangka Raya sepanjang tiga kilometer kini banyak ditumbuhi sekitar 60-an kafe, resto, dan rumah makan. Daerah Kemang, sering diistilahkan oleh anak muda sebagai tempat hang out yang menyuguhkan musik hinggar-bingar hingga jazz, country, atau pop.

Menteng dan Kebayoranbaru Menyusul

Selain Kemang, Wiriyatmoko menyatakan, Dinas Tata Ruang juga mengkaji alih fungsi kawasan Menteng dan Kebayoranbaru. Saat ini masih dilakukan kajian terhadap penyimpangan apa saja yang bisa ditolerir di kedua wilayah itu. Pengkajian kedua kawasan ini, terbilang rumit. Sebab, keduanya merupakan daerah konservasi dan jika terjadi pemugaran harus berdasarkan aturan yang ketat. “Ada anggapan kalau Menteng dan Kebayoranbaru merupakan daerah yang paling aman di Jakarta. Padahal kalau mau dirubah aturannya sangat ketat sekali,” terangnya.

Sementara ini, Ahli Planologi (Tata Kota) dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, pemutihan ini berkenaan dengan adanya revisi tata ruang yang baru yakni UU No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pemutihan juga muncul karena Pemprov tidak mampu melakukan penertiban. "Pemerintah tidak berani untuk melakukan penertiban karena banyak kepentingan yang bermain di Kemang," kata Yayat di Jakarta, Selasa (17/3).

Tak hanya itu, pemutihan bagi bangunan di Kemang dilakukan terkait dengan kebutuhan ekonomi yakni adanya retribusi. Pemilik bangunan diantaranya wajib bayar Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin guna bangunan, pajak hotel dan restoran. Retribusi-retribusi itu merupakan pemasukan yang berkontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta. "Memang ada penyerapan tenaga kerja, namun tidak banyak," ujarnya.

Menurut Yayat, dulunya perubahan peruntukan bangunan di Kemang terkait dengan masuknya ekspatriat yang bermukim disana. Masuknya para pekerja asing itu diikuti dengan pertumbuhan layanan kebutuhan bagi mereka seperti hotel, restoran, kafe, dan minimarket. Pertumbuhan itu sebenarnya bagus bagi perkembangan ekonomi namun tidak berdampak bagus bagi tata ruang. Karena Kemang itu hanya diperuntukkan bagi perumahan bukan kegiatan bisnis.

Mengenai kawasan Menteng, tambah Yayat, pemprov tidak akan berani melakukan pemutihan secara keseluruhan karena ada SK Gubernur Tahun 1974 Tentang Kawasan Cagar Budaya yang menyatakan Menteng merupakan kawasan cagar budaya. Modus penyimpangan bangunan di Menteng yakni perubahan fungsi bangunan menjadi kantor. "Banyak pelanggar yang mengakali fungsi bangunan karena tidak kuat bayar pajak jika bangunan yang dimiliki hanya menjadi rumah saja," ujarnya. Dia pun mengharapkan jika Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Jakarta berani melakukan penertiban.

Green areas instead of gas stations on city's plan

Triwik Kurniasari , THE JAKARTA POST , JAKARTA | Thu, 03/19/2009 3:00 PM | City

The city plans to revive a program aimed at rejuvenating green areas in the capital, by closing down 25 gas stations and converting them into public parks.

Head of parks and cemeteries agency, Ery Basworo, said Wednesday the administration had allocated a budget of Rp 75 million to close down each gas station.

"It will be expensive to demolish the gas stations. We don't have much of a budget for that this year," Ery said at City Hall.

"So the first step will be to close every gas station along the city's green areas.

"We will do this in September. We will inform every gas station owner before we do that," he said, adding that the agency proposed to carry out the project in 2008, but the City Council had rejected it.

He said the administration owned the land the gas stations were built on and had rented it out to businesses.

"The gas station owners will not get any compensation because they do not own the land," he said.

"An exception will be made if the gas station owner has proof that they own the land," said Ery.

He added the agency had teamed up with the city's legal bureau to prepare for any possible lawsuits from gas station owners.

According to the agency, the gas stations occupied about 5 hectares of the city's green areas.

Some of the gas stations are in Central Jakarta, on Jl. Gereja Theresia, Jl. Diponegoro, Jl. Hayam Wuruk and Jl. Kwitang Raya, while others are in South Jakarta, on Jl. Suryo/Senopati, Jl. Lapangan Roos and Jl. Melawai Raya.

Green areas in the capital have shrunk with the burgeoning of skyscrapers, shopping centers, apartments, hotels and office buildings, which started in the early 1970s.

Deputy Governor Prijanto said green areas in the capital currently accounted for 9.9 percent of the city's area.

The administration's objective is to increase the city's green areas to 13.94 percent of the total area of Jakarta (63,744 hectares) by 2010, which is far below the 30 percent set by the central government.

Wati Amir, a legislator at the House of Representatives' Commission VII for energy affairs, urged the administration not be afraid to close down gas stations set up illegally.

"The administration should not be afraid of shutting down a gas station just because it is owned by a state official," said Wati.

"Gas stations shouldn't be built along one of the city's green zones like Pakubuwono."

"Today, children in the area have nowhere to play outside because there are very few parks there. So it's time for the administration to shut down those gas stations and convert them back into parks," said the member of the Golkar Party.

Many business people with political connections and state officials own gas stations around town.

One of the gas stations located on Jl. Jend. Sudirman, near the Semanggi bridge in Central Jakarta, belongs to Taufik Kiemas, former president Megawati's husband.

Wati said the administration should immediately implement its plan because green areas played a very important role in making the city more livable



toilet:msh bersihhh...1000/masuk




IMO:smoga kebersihanny gini trus,ga kya tmn menteng dinding+lantai dah penuh coretan anak sekolahan nongkrong2+bau pesing dimana-mana gara2 WC cmn ada1 di gdng parkir...

Warga Pluit Tolak Apartemen

MINGGU, 22 MARET 2009 | 05:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan warga, 11 ketua RT, dan ketua RW 09/4, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menolak rencana pembangunan apartemen di samping Kantor RW setempat. Penolakan dilakukan karena apartemen akan mengokupasi lahan fasilitas sosial dan umum.

Mereka menghadang alat berat serta para pekerja yang sedang melakukan loading test di lahan untuk lokasi proyek di belakang Kantor RW 09/4 Pluit, pada hari Sabtu (21/3). Para pekerja yang sedang beraktivitas di lokasi proyek akhirnya berhenti bekerja karena khawatir akan ancaman warga.

Reaksi warga itu muncul begitu ada sebuah alat berat dan tiang pancang masuk ke lokasi proyek seluas 6.200 meter persegi itu. Mereka marah karena merasa belum diberi tahu atau diajak berdialog dengan pengembang. Apalagi lahan tersebut bukan untuk komersial, melainkan untuk fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

”Lahan ini untuk ruang fasos dan fasum bagi warga RW 09/4 di real estat Pluit Timur, yang terdiri dari 11 RT dan dihuni 500 keluarga atau 1.500 orang. Di lahan itu sudah ada lapangan basket, Kantor RW 09/4, dan juga hendak dibangun taman kanak-kanak. Jadi, bukan lahan untuk komersial,” kata Ketua RW 09/4 Pluit Lius HS yang akrab disapa Michael.

Warga menolak pembangunan apartemen di sana. Arifin, warga RW 09/4, mengatakan, pada tahun 1980-an pemerintah pusat mengimbau setiap pengembang real estat harus menyediakan fasos dan fasum. Lahan fasos dan fasum itu kini malah dialihfungsikan untuk apartemen tanpa dialog dengan warga.

”Warga jelas-jelas menolak pembangunan apartemen di lahan untuk publik. Warga akan siap menghadang jika pekerja tetap akan memasang tiang pancang. Apabila aspirasi itu tidak dihiraukan, akan menimbulkan keresahan warga,” kata Michael.

Investor

Menurut warga, investor yang akan membangun Apartemen Paradiso adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro), sebuah badan usaha milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Direktur Utama Jakpro Anwar Mustadi mengakui pihaknya sedang melakukan loading test untuk pembangunan apartemen bertingkat dengan 22 lantai itu.

Saat ini sedang gencar memasarkan unit-unit yang tersedia, seperti melalui pemasangan iklan di media massa serta membuka konter penjualan di lantai dasar Pluit Junction. Dia mengatakan, lahan seluas 6.200 meter persegi yang disebut-sebut warga itu milik PT Jakpro, bukan lahan fasos ataupun fasum.

”Jauh-jauh hari kami sudah melakukan sosialisasi kepada warga. Kami sudah sering mengundang untuk berdialog, tetapi mereka tidak pernah datang. Terakhir, pada 17 Maret kami berdialog dengan warga, tetapi warga tetap menolak. Lha, kami tidak mungkin menghentikan proyek ini. Lahan itu hak milik kami,” kata Anwar

Kemang Bakal Didesain Mirip Kampung Kuta Bali
Kegiatan bisnis difokuskan di tepi-tepi jalan tanpa meminggirkan pemukiman penduduk.

SELASA, 24 MARET 2009, 15:16 WIB
Pipiet Tri Noorastuti, Lutfi Dwi Puji Astuti

VIVAnews - Kawasan Kemang akan dijadikan kampung modern. Deskripsi dan aturannya tengah dibahas jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, Wiriatmoko, memastikan, Kemang tak akan dijadikan kawasan komersial besar. "Hanya diperuntukkan untuk kegiatan bisnis kecil," kata dia, di Balai Kota, Selasa 24 Maret 2009.

Artinya, tidak ada gedung atau bangunan tinggi. Kegiatan bisnis difokuskan di tepi-tepi jalan tanpa meminggirkan pemukiman penduduk. "Modelnya seperti Kuta Bali," ujarnya.

Pemerintah Provinsi DKI memang tengah membahas perubahan status peruntukan kawasan Kemang dari pemukiman menjadi kawasan komersial. Sanksi hukum terhadap pemilik bangunan yang menyalahi peruntukan pun bakal diputihkan. "Tapi pemilik bangunan ilegal harus membayar retribusi," ujarnya.

Banyak bangunan di kawasan Kemang yang menyalahgunakan izin peruntukan rumah tinggal untuk kegiatan komersial. Kondisi ini dipicu biaya izin bangunan untuk kegiatan bisnis yang jauh lebih mahal dari izin bangunan rumah tinggal.

Data Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Jakarta Selatan menunjukkan, sebanyak 80 surat peringatan penghentian pengerjaan pembangunan (SP4) telah dilayangkan kepada sejumlah pemilik bangunan di kawasan elit Kemang

City has big plans in store for Kemang
The Jakarta Post , JAKARTA | Wed, 03/25/2009 9:47 AM | Headlines

Kemang in South Jakarta will be transformed into a modern kampung without high-rise buildings, the head of the city's spatial planning agency announced Tuesday.

Wiriyatmoko said Kemang would be developed like Kuta in Bali, where sidewalk cafes, boutiques and homey restaurants lay side by side on a long street.


During the 1980s, Kemang was a quiet residential area, but metamorphosed into commercial hub, with dozens of restaurants and bars squeezed into the area, hounded by hordes of customers and their vehicles crowding the streets.


The area now has some 60 cafes and restaurants, and several hotels.


Kemang was originally meant as a residential zone, but with the frenzied development of the past few years, the administration now plans to make it a legal commercial area.


Businesses in Kemang still have to pay regular fines for converting homes into businesses.
Wiriyatmoko said the administration was studying several options, but gave no details.


“The houses will still be there, with the cafes and restaurants trimmed along the main street. But the administration will not let high-rise buildings be built," he said. “Some buildings will be removed — if I’m not mistaken there are two buildings in breach of regulations.


They've requested permits, but we might have to reject them since they were built before seeking a license.”

High-rise buildings, defined as more than eight storeys tall, are still allowed for residential purposes.


A 1999 gubernatorial decree declared the area a modern kampung.


A.Z. Harahap, head of the South Jakarta Tourism Subagency, said recently his office would develop areas of Kemang and Melawai as culinary tourism sites, as quoted by beritajakarta.com. (iwp)

Jalan Kemang Akan Dilebarkan


BERITAJAKARTA.COM — 25-03-2009 17:26
Rencana untuk mengkomersilkan kawasan Jl Kemang harus dibarengi dengan infrastruktur yang baik. Untuk mendukung rencana itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta berniat memperbaiki dan memperlebar jalan tersebut. Namun pengerjaannya dilakukan setelah ada keputusan resmi Gubernur DKI Jakarta tantang tata ruang kawasan tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Budi Widiantoro, mengatakan, jalan di kawasan Kemang tentunya akan diperbaiki terkait dengan adanya wacana perubahan peruntukan kawasan Kemang dari pemukiman menjadi kawasan bisnis. Penanganan ini bukan dengan pembuatan jalan baru, namun hanya akan diperlebar ataupun diperbaiki titik-titik jalan yang berlubang dan bergelombang. "Karena yang rusak itu mengakibatkan kendaraan berjalan pelan. Itu salah satu yang mengakibatkan kemacetan," kata Budi Widiantoro di Balaikota DKI, Rabu (25/3).

Mengenai pelebaran jalan, lanjut Budi, akan dikerjakan setelah ada disain tata ruang kawasan Kemang baru yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang DKI Jakarta. Menurutnya, kondisi jalan di Kemang saat ini sudah kian sempit, pedestrian juga buruk karena diokupasi oleh pengusaha. “Kita tunggu komando saja. Kita kan ibarat tukang jahit sementara polanya dibuat oleh dinas lain,” jelasnya.

Budi mengaku masih menunggu keputusan resmi dari gubernur terkait dengan perubahan kawasan ini. Karena Dinas PU tahun ini tidak mengeluarkan anggaran khusus untuk penanganan ruas jalan di Kemang. Namun dirinya mengaku akan tetap melakukan peningkatan kualitas jalan di kawasan itu. “Kita tunggu pola peruntukan dari Dinas Tata Ruang. Setelah itu tugas kami untuk penanganan jalan,” terangnya Budi.

Sementara itu, Sekretaris Komisi Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo), Stevan Lie, mendukung wacana Pemprov DKI untuk mengubah kawasan Kemang. "Seharusnya dari dulu saja usaha di Kemang dilegalkan karena sangat mendukung iklim investasi," kata Stevan di Jakarta, Rabu (25/3). Namun, sambungnya, perubahan jangan dibuat sporadis dengan mengubah secara keseluruhan Kemang menjadi kawasan komersil.

Stevan menyarankan Pemprov DKI dapat membatasi peredaran restoran luar negeri di kawasan itu. Pengusaha kafe dan restoran domestik yang harus dinomorsatukan agar dapat berusaha di sana. Stevan mencontohkan, persentase antara keduanya seharusnya 60 persen pengusaha lokal dan 40 persen pengusaha luar negeri. "Saat ini kebanyakan usaha franchise, daripada usaha lokalnya," ungkapnya. Kemudian, proses perizinannya juga harus dipermudah agar banyak pengusaha yang tertarik sehingga perekonomian di kawasan itu meningkat.

Saran lainnya yaitu agar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI mengusahakan agar restoran terbuka tidak lagi beroperasi di kawasan tersebut. Karena kondisi lingkungan yang macet, panas, dan berdebu tidak cocok untuk jenis restoran seperti itu. Bisa berpengaruh pada kebersihan makanan dan minuman yang disajikan. "Faktor kebersihan makanan juga harus diperhatikan agar memenuhi standar restoran internasional," tandasnya. Apalagi tidak hanya warga Jakarta yang mengunjungi Kemang, warga negara asing atau ekspatriat yang bekerja di Jakarta juga menjadikan Kemang sebagai tempat hiburan favorit.

Sedangkan, Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun ke depan daya dukung lingkungan Kemang akan rusak akibat maraknya pembangunan yang terjadi. Komersialitas itu akan membuat banyak pengusaha membangun gedung tinggi sehingga air bawah tanah akan tersedot secara sporadis. Sementara kurangnya resapan air akan membuat banjir semakin parah. Disarankan pembangunan ke depan di kawasan tersebut memperhatikan serapan air untuk meminimalisasikan banjir atau genangan air.

The Solution: Aims of the Latest Master Plan

For Rohadi KS, the first memory of Jakarta after he moved to the city as a child in 1950 was a horse-drawn tram that carried passengers around the former Dutch colonial area surrounding the old town square, Taman Fatahillah. That’s understandable. Rohadi had spent 12 days walking to the capital from Central Java Province with his parents, who settled in the old quarter and sold hot coffee in the square.

Now 66 years old and still living in the neighborhood, Rohadi’s seen it all: the trams switching from horse-power to steam engines before disappearing altogether, the hawkers being banned from the square as part of a beautification campaign, the buildings crumbling over the years. He says he understands that it’s all about progress, but if that’s the case, then someone has dropped the ball on longstanding plans to give the area a dramatic economic and cultural face-lift.

“I love this neighborhood so much, I’ve been here so long,” says Rohadi, a former policeman who’s now a caretaker at the square. “I want to see it developed and rebuilt … but every government office has a different agenda.”

Or a lack of any agenda. Successive city administrations, at least since the early 1990s, dove into the thorny issue of saving Old Town, or Kota Tua, and came out with scratches. The task seemed too daunting and too expensive, and no city leader has ever mustered enough political courage to pull the trigger.

“They’ve been talking about this for a lo-o-o-o-ng time,” says Mohammad Danisworo, who has advised five separate Jakarta governors on plans to preserve the historic area. “There’s a lot of talking and no conservation.”

One can understand Danisworo’s sarcasm. The chairman of the Center for Urban Design Studies in Bandung, West Java, he has been consulted on nine separate master plans for Old Town. He’s not sure of how many plans are floating around, however; there may be more.

But there may be hope. Danisworo’s current boss, Jakarta Governor Fauzi Bowo, who himself has a background in urban planning, has possibly gone further than any previous city official in trying to save Kota Tua from history’s graveyard. “It’s part of the history,” Danisworo says of the historic neighborhood. “Jakarta is 500 years old.”

The problem, as Danisworo sees it, is that the vast majority of the city’s residents would rather let Old Town fade away. “The lower-income people don’t care about this. It’s an isolated location, traffic is bad, sanitation is bad, it floods sometimes.”

To change their minds, not to mention create a buzz among potential investors, city bureaucrats and local residents, an outside-the-box approach was needed. It began while Fauzi was deputy to former Governor Sutiyoso. Since taking office in 2007, Fauzi has kept and updated the latest master plan for the area, a copy of which was shown to the Jakarta Globe. The plan is currently being reviewed by the West Jakarta mayor’s office, since four of the five zones being targeted for revitalization lie in West Jakarta.

One of Fauzi’s senior staffers said he may publicly endorse the master plan this month or next,
but the governor, who has personally seen other efforts implode, remains cautious.

“I will have to study it carefully,” he told the Jakarta Globe during an interview at his home.

But Fauzi, who grew up playing in the shadows of Taman Fatahillah as a boy, soon betrayed his deep feelings when asked about what a new Kota Tua could mean for the capital.

“I feel sad sometimes if I witness some of the heritage being damaged by irresponsible parties, but I know that damage can also be caused by natural factors, like some of the buildings being broken by age,” he said. “[Kota Tua] is something that nobody has in this area, in Southeast Asia, maybe in all Asia. But we have it. This is of tremendous value.

“It is a long-term vision, but you have to start right now.”

Calling the new plan ambitious is an understatement: a massive historical conservation and economic revitalization program in an 845-hectare protected area consisting of the five zones — Taman Fatahilla, Sunda Kelapa port, Chinatown, the old Arab quarter of Pekojan and a new office/residential development within Glodok that would serve as an economic anchor for the district.

Imagine rancid-smelling canals and potholed roads with no sidewalks being replaced by quaint, tree-lined pedestrian streets and small parks, shops, wine bars, boutique hotels, office space in renovated Chinese-style warehouses and trendy apartments inside restored Dutch colonial buildings. Imagine perhaps the finest stretch of preserved colonial-era architecture in Asia growing out of the ruins of Kota Tua. Imagine millions and millions of dollars in tourist revenue and thousands of new jobs.

Fanciful as it sounds, there’s growing optimism among conservationists, local government officials, the area’s businesses and local residents that with proper care, the entire Kota area could become a vibrant economic hub and tourist attraction. The central premise of the new master plan, which the city feasibly could begin implementing this year, is that simply turning decaying buildings into more museums or planting trees near the Cafe Batavia restaurant isn’t enough.

“A heritage project is not just for preservation, but for economic preservation. It’s not just the preservation people talking; we have to bring in the economic people,” says Catrini Kubontubuh, executive director of the Indonesian Heritage Trust.

Ro King, chairwoman of the Indonesian Heritage Society, says Jakarta must learn from places such as the colonial city of Williamsburg, in the US state of Virginia. What started in 1926 as a modest conservation campaign to save crumbling 18th century homes and buildings by a local pastor and business tycoon John D. Rockefeller Jr. evolved into one of the state’s top tourist destinations.

“To have sustainable heritage, you’re going to have to find a way to make money out of it,” King says. “Williamsburg is a money-spinner.”

The cultural and economic opportunities in Kota Tua, sadly, were lost on countless city government and tourism officials over the years, who stood by while buildings wasted away or were torn down and replaced by shopping malls, says Budi Lim, a Jakarta-based architect and conservation activist. “The government doesn’t know anything about conservation,” he says. “They started a destruction process instead of revitalization because they didn’t know what to do.”

A way forward

There’s widespread agreement among city officials and conservationists that Taman Fatahillah will remain the heart of Kota Tua. Among the ideas being floated to improve the square include the introduction of “creative” industries — arts, traditional weaving, an outdoor theater for cultural performances and even a branch campus of the Jakarta Arts Institute.

Other historical enclaves, such as Chinatown temples, old mosques in the Arab quarter and the ruins of the Kasteel Batavia fort near Sunda Kelapa, will be promoted, as well as other cultural aspects of each zone. The colonial buildings, streets and neighborhoods surrounding Taman Fatahillah, heading northwest across the Kali Besar canal, and south toward Chinatown, will be devoted to a mixture of residential housing, retail stores, restaurants, markets and office space to ensure the area is self-sustaining, according to the current master plan.

Without an economic base, activists warn, Kota Tua would revert to being a ghost town at night once the tour buses roll away, and its current seedy after-dark reputation would remain. According to Candrian Attahiyyat, head of the master plan’s technical implementation team, city residents currently have the impression that the area is “crowded, congestion everywhere, not safe, slum areas, vehicle traffic just passing through.”

The ambitious new plan, which has yet to be formally unveiled, doesn’t yet have a price tag but the costs undoubtedly would have to be borne by a partnership between government and the private sector, city planners say. A comprehensive approach is clearly needed, one that has the support of business leaders, politicians and residents.

The physical makeover will only be half the battle, however. According to urban planners, conservationists and property developers, the city administration must either rewrite or draft new zoning and land use regulations for the 845-hectare conservation area so that local residents and investors can renovate historic buildings for use as stores, homes and restaurants, and do so affordably.

“The idea is to make incentives and remove disincentives to cultural preservation,” says Ade Tinamei, a senior urban designer at the design studies center in Bandung.

Adds Danisworo, the center’s chairman: “The master plan must have clear guidelines for investors to come in. They have not drafted it yet.”

The city administration will have to consider what kind of businesses can set up shop in the five protected zones, how many foreign companies will be invited in and how to ensure that local shopkeepers are not driven away by high rental prices. While a revitalized Kota Tua would be an international tourist attraction — like Georgetown in Penang, Malaysia — the majority of visitors would nonetheless be Indonesians, and development must suit their tastes first.

“Do [planners] want a Starbucks in the middle of a historic town?” asks Masanori Nagaoka, a program specialist with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, or Unesco, office in Jakarta. “If they think it will work, yes. It’s up to the people living there.”

Administering Change

Given the skepticism that the city administration can handle such a colossal project, some urban planners and activists are suggesting the creation of an autonomous governing body for the protected area’s five zones, which would be responsible for services such as security, sanitation and public works, as well as approving development projects and building permits for owners and investors. The body would report directly to the governor, bypassing government bureaucracy and limiting corruption opportunities.

“You cannot go through this the normal way and time is running out,” says Marco Kusumawijaya, an urban planner and chairman of the Jakarta Arts Council. “The government doesn’t have the money to go it alone, the laws are bad and there are no incentives for the [building] owners.”
Jakarta native Ella Ubaidi, who owns a decaying, late 19-century shop-house just off Taman Fatahillah, dreams of a district similar to the old town area of Pasadena, California, where she used to live. “There are shops, boutiques, young and old people,” says Ubaidi, a leading activist in Kota Tua. “Is it possible to turn this area into a live place instead of dead buildings?”

Dead buildings. That’s another can of worms, not to mention a potential deal-breaker. At least 22 historic buildings located in prime commercial areas around Taman Fatahillah are owned by various state-owned companies, but ultimately are the property of the Ministry of Finance. Current state regulations severely restrict leasing them out for commercial use.

“The problem starts with the state-owned buildings,” Lim says. “It’s crazy. At least 80,000 square meters left empty.”

Adds Governor Fauzi: “If I can only have the MOU [memorandum of understanding] with the State Ministry for State-Owned Enterprises, and if they can only give me the rights and the free hand to develop it and preserve it, I think there will be a lot of change in Kota Tua.”

Sofyan Djalil, the minister for state-owned enterprises, says he supports any efforts by the city to revitalize Old Town, but that the ball is in Fauzi’s court to submit a detailed MOU on the use of the buildings.

“From our side, we don’t have any problem if the local government wants to buy or lease them, especially the abandoned ones,” Djalil says, adding that state-owned trading company PT Perusahaan Perdagangan Indonesia owns most of the historic buildings and land in the area.

Aji Damais, a retired city cultural official who says he has been consulted on 10 separate master plans for Kota Tua, suggests some radical thinking. In the crumbling old town of Havana, Cuba, he says, the city rented out historic buildings for $1 a year, which enabled local residents to keep living and working there, but also brought in hordes of new investors.

“That’s the way to do it; not having a bureaucratic hassle,” he says. “Imagine having state-owned enterprises trying to open hotels.”

Experts say a public-private partnership is the only feasible way forward for the governor’s master plan, with the city providing incentives, easy regulations and new infrastructure, and investors doing the rest.

Public-private partnership

So far, the most successful example in Jakarta of a public-private partnership in conservation — in fact the only example — occurred with the National Archives Building, or Gedung Arsip, near Glodok. The building, which dates back to 1760, was the country estate of the Dutch governor-general of Batavia. By the mid-1990s, it was in disrepair and was rumored to be destined for the wrecking ball in favor of a shopping mall. The Dutch business community raised $3 million to restore it. Today it’s a museum and events center managed by a private foundation that raises money for operations, upkeep and renovations. It has hosted around 390 weddings, and, last month, a dinner for US Secretary of State Hillary Clinton.

“We have just started our 11th year and we have not received a single rupiah [from the government],” says Tamalia Alisjahbana, the foundation’s executive director. “We are not tied up by bureaucratic regulations.”

For now, anyway.

Inexplicably, the central government has tried to change that, and risks setting a disturbing precedent. The National Archives had tried to prevent their lease from being renewed, until President Susilo Bambang Yudhoyono intervened. In 2005, the Ministry of Finance demanded that all the foundation’s proceeds be forwarded to the Treasury, and that it submit a yearly budget request through the National Archives.

The foundation is fighting the order, arguing it would “make us bureaucrats,” Alisjahbana says. Building owners, conservationists and residents of Old Town are hoping for friendlier policies from the central and city governments for leasing and restoring historic buildings owned by the state.

“They must get together and create a special regulation so they can open up these buildings,” Alisjahbana says.

Local historic building owners, noting that restoration costs are extremely high, say the ball is in the government’s court. “Everyone is waiting for a move by the government to say it’s safe to put your money in Kota,” Damais says.

The next move

Whether it’s optimism or wishful thinking, such a move could happen later this year. Fauzi must first publicly endorse the project, which would be followed by some small infrastructure projects to get the ball rolling, such as blocking the streets leading into Taman Fatahillah from the Bank
Mandiri Museum building and diverting the traffic to the west.

“That is the biggest problem we need to solve. We should exclude Kota Tua from through traffic, which means rerouting all the traffic,” the governor says. “And we can only do it, because this is a big undertaking that needs a lot of money, a lot of investment. I believe that we can only do that if we can work together with the private sector.”

A second project could be dredging the canals in Kota Tua and ensuring a clean flow of water, which the West Jakarta mayor’s office estimated would cost Rp 60 billion.

But urban planners and activists are warning against trying to put a price tag on the entire revitalization, which could take up to 20 years and cost hundreds of millions of dollars.

“It’s a process. It’s pointless to put a price on it,” Lim says. “I believe in the snowball effect.”

It’s an odd metaphor in an equatorial city that rarely sees even a cool breeze. But fair enough, all it takes now is for someone to toss the snowball before it melts.




Pasar Modern Idealnya di Pinggir Kota

BERITAJAKARTA.COM — 06-04-2009 19:47
Menjamurnya pasar modern di DKI Jakarta selama dua dekade terakhir ini membuat omzet pasar tradisional sekitar 40 persen. Untuk itu, keberadaan pasar modern idealnya harus dikonsentrasikan ke pinggir kota Jakarta. Demikian salah satu rekomendasi yang terungkap dalam acara dialog publik dengan tajuk ada apa pasar tradisional dikebiri di Jakarta Media Centre (JMC), Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/4).

Ketua Badan Pengawas PD Pasar Jaya, Lukman F Mokoginta, mengungkapkan, sejak tahun 1990 pertumbuhan pasar modern makin menjamur, apalagi pasar modern juga menjual produk yang sama dengan pasar tradisional. Kondisi ini membuat kekhawatiran pasar tradisional bakal tergusur dari Jakarta. “Bayangkan untuk membeli teh botol saja di hipermarket. Kalau dibiarkan keberadaan pasar tradisional bakal terpinggirkan,” katanya.

Ironisnya, sambungnya, dengan dalih era perdagangan bebas, pasar-pasar tradisional dibiarkan bertarung bebas dengan kemampuan yang tidak seimbang dengan pasar modern tersebut. Belum lagi, penerapan peraturan yang sudah ada tidak berjalan dengan baik. Peraturan-peraturan tersebut, yaitu Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, dan Perda DKI Jakarta No 2 Tahun 2002 tentang perpasaran swasta.

“Sebenarnya dalam peraturan tersebut, pemerintah juga memberlakukan langkah-langkah proteksi antara lain membatasi gerak ekspansi pemodal besar masuk ke sektor ritel yang menjadi sumber hidup masyarakat kecil. Termasuk jarak pasar tradisional dengan pasar modern, namun nyatanya di lapangan peraturan tersebut mandek,” tandas Lukman.

Lukman F Mokoginta, mengatakan, sistem proteksi seperti itu sejatinya diperlukan untuk melindungi dan memberdayakan para pedagang tradisional. Seperti beberapa negara maju yang memberlakukan pembatasan ketat terhadap kehadiran pasar modern di tengah kota.

“Di negara asal Carrefour, Perancis, berlaku aturan ketat pendirian yaitu harus memiliki Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) yang lengkap, harus melalui pertimbangan publik, dan hanya bisa didirikan di wilayah yang sudah ditetapkan. Begitu juga di Amerika Serikat, hipermarket hanya diizinkan beroperasi di kawasan sub-urban jauh dari permukiman penduduk atau di luar kota,” kata Lukman.

Tak hanya itu, di Jerman setiap hipermarket tidak diperbolehkan dibangun di atas 1.120 meter persegi. Dan semua proyek yang lebih dari 4.650 meter persegi wajib melakukan Amdal yang biayanya sangat mahal. Kemudian di Malaysia, dilarang membangun hipermarket pada jarak yang kurang dari 3,5 kilometer dari kawasan pemukiman.

“Itu pun hanya boleh ada 1 supermarket per 350 ribu penduduk, dan 30 persen saham wajib dikuasai oleh pedagang tradisional. Dan seharusnya, sistem tersebut diberlakukan di Indonesia, khususnya Jakarta pasar modern harus dipindahkan ke pinggiran kota,” jelasnya.

Hal serupa juga diungkapkan AM Fatwa, Wakil Ketua MPR RI. Ia mengungkapkan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang notabene berada di pasar tradisional menjadi sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. “Pada saat krisis ekonomi 1998, pasar tradisional cukup kuat menahan imbasnya bahkan pemerintah menyatakan bahwa fundamental ekonomi kita kuat karena ditopang oleh pedagang kecil,” jelasnya.

Untuk itu, Fatwa meminta, seluruh pasar modern yang sudah habis masa perizinnya, tidak boleh lagi mengurus perpanjangan. Dan mereka harus dipindahkan ke pinggiran kota, sebab konsumen mereka adalah kaum berada yang bisa menggapainya dengan kendaraan pribadi.

“Kalau bisa pasar modern dipindahkan ke lokasi pinggiran kota. Karena keberadaan pasar modern sudah memojokkan pasar tradisional, omzet pedagang tradisional berkurang 40 persen setiap tahun. Dan pasar tradisional juga harus diremajakan agar image pasar tradisional kumuh hilang menjadi pasar yang bersih dan nyaman,” tandasnya.

Jakartans demand Monas be more open to the public

Triwik Kurniasari , THE JAKARTA POST , JAKARTA | Mon, 04/06/2009 9:38 AM | City

For many students, playing soccer in playgrounds around the National Monument is a not-to-be-missed activity.

Destri, 13, relishes the opportunity. He was full of energy, enthusiastically playing soccer with his schoolmate on the futsal pitch under the heat of the midday sun on Saturday.

“My friends and I always play soccer here every Saturday after school because it’s near our school in Salemba,” Destri said, dribbling a ball with his feet.

“It’s free and quite spacious. We also have a chance to meet students from other schools and play together,” he said.

The junior high school students said they did not ask for permits from Monas’ management to play in area.

“As far as I know, we don’t need any written permits. We usually just come here and play,” Destri said.

“Besides, the Monas officials let us play here. So, I think there’s no problem at all. It’s a public place anyway,” the eighth grader said.

His comments were in stark contrast to those made by Governor Fauzi Bowo three months ago.
At the end of January, during an impromptu inspection at Monas Park, Fauzi expressed his displeasure at finding many children playing futsal without official permission.

“Have you all got permits to play futsal in this area?” Fauzi asked. The children told him that they had asked for the permissions.

“Yes, sir. I have permission from emak (mother),” replied one of them.

The answer was apparently not what Fauzi was expecting.

“That kind of permission is not what I’m talking about. I mean, have you asked for a permit from the management of this area? Because if you want to play here, you must have their permission first,” Fauzi said in Betawi.

Fauzi’s statement raised the eyebrows of many Jakartans, as the 80-hectare Monas area is a public place, where all people have the right to come and enjoy their leisure time.

In 2002, citing security concerns and the need to reclaim the park from unruly street vendors, the city administration made the decision to erect a high iron fence around one of the only green spaces in the city, at a cost of Rp 8.7 billion (US$770,000).

Many experts and urban activists slammed the project, criticizing the administration’s decision to evict street vendors from the area.

There are four controlled gates from which the park can be entered and dozens of public order agency officers patrol the park 24 hours a day.

The administration restricted visits to Monas this New Year’s Eve, after the park was damaged during 2007/2008 celebrations.

This restriction, however, led into harsh action from some people who broke a number of park fences to enter the area. Others employed wooden ladders to allow people to climb over the fences, at a cost of Rp 1,000 per person.

Monas is not like Yogyakarta’s alun-alun (town square), for instance, where whole communities, including street vendors, are given space.

Director of Monas Rini Hariyani said her office wanted to give comfort and security to visitors.

“People are pleased to do activities like exercising in this area. But for Jakartans who want to hold big events, they should apply for permits from the central Jakarta administration.”

“There will be a fee for any event, depending on the space they want to use,” she said, adding that the charge ranges between from Rp 350,000 (US$30) per event per day to Rp 1,500,000.

Mahatmanto, an urban expert, said the fence and strict rules limit opportunities for visitors to take advantage of the park.

“The administration erected the fence because it felt insecure. In reality, the fence has been a barrier and limits interactions between people,” Mahatmanto said.

“Monas used to closely engage and connect with other buildings around the area. But now, it is separated from others,” he said.

He suggested the administration design more friendly, lower fences.

Untoro, 32, a resident, nodded in agreement.

“Monas was like an arrogant place. It should be crowded and lively, but for me it is now just a monument with a high fence.”

“I think the administration should redesign the fence. If it is afraid that street vendors will occupy the area, it should provide some places for the vendors instead of just evicting them,” he said.

Yunie, 30, said that she had not been to Monas for more than 15 years.

“I did not know that the monument was open daily, since it’s fenced in. I prefer going to the Senayan [sports] complex with my family because it offers more interactive and lively things.”

“Monas should offer something unique to attract visitors. I heard the administration has banned delman (traditional buggies) from operating in the area. Well, that’s so sad. I think delmans are a good attraction for visitors,” she said.


Artikel Terkait:

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar