REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengkaji konsep pengembangan ibukota dari Presiden RI yaitu "The Greater Jakarta". "Nanti akan dibahas, Kita belum membicarakan konsep itu secara resmi karena baru diungkapkan beberapa hari yang lalu," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (14/1).
Prijanto mengakui pernah diajak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan secara serius konsep tersebut. Namun, Pemprov DKI belum memberi masukan pada pertemuan tersebut.
Prijanto setuju dengan konsep "Greater Jakarta" karena akan membagi fungsi kota Jakarta sebagai ibukota. "Pada hakekatnya Jakarta sudah melebihi daya dukungnya," lanjutnya.
Sebelumnya DPRD DKI Jakarta telah menyatakan setuju dengan konsep "Greater Jakarta" sebagai pengembangan ibukota karena dinilai lebih mudah dan murah dibandingkan memindahkan ibukota dari Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, di Jakarta Pusat, Rabu (12/1) menilai konsep tersebut akan menyatukan pengelolaan tata ruang daerah-daerah yang bersebelahan dengan Jakarta dengan baik. Konsep "Greater Jakarta" juga akan mengurangi permasalahan kependudukan yang terjadi di Jakarta.
Sedangkan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi mengatakan keberatan dengan konsep "Greater Jakarta" tersebut. Ia lebih setuju Pemerintah Pusat mewujudkan konsep Jabodetabekjur.
"Jadi, pusat jangan dulu membuat wacana baru. Sebaiknya wujudkan dulu rencana lama yang sudah ada. Apalagi, konsep Jabodetabekcur sendiri memang sudah punya payung hukum yang kuat," katanya.
Menurut pengamat tata ruang, Hendricus Andi Simarmata, pengembangan Jakarta sebagai ibukota memang diperlukan, tetapi tidak dengan konsep "Greater Jakarta". Konsep tersebut katanya tidak sesuai dengan Kepres No.54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jakarta dan sekitarnya yang tidak memasukkan kota Sukabumi dan Purwakarta.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas wacana pengembangan wilayah Jakarta ke daerah-daerah di sekitarnya sebagai salah satu cara untuk memecahkan berbagai permasalahan di ibu kota negara.
Pernyataan itu disampaikan, Selasa (11/1) setelah mendampingi Presiden Yudhoyono dalam pertemuan dengan pimpinan Institut Teknologi Bandung di Kantor Kepresidenan.
Menurut, jurubicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, "The Greater Jakarta" merujuk pada kondisi Jakarta yang lebih besar, lebih luas, dan lebih terintegrasi. Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan berbagai upaya mengintegrasikan Jakarta dengan daerah lain di luar Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Julian menyebut Purwakarta, Sukabumi, dan Cirebon sebagai beberapa daerah yang bisa diintegrasikan dengan Jakarta. Wacana untuk mengembangkan Jakarta itu tidak terlepas dari wacana tentang pemindahan ibu kota.
Prijanto mengakui pernah diajak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan secara serius konsep tersebut. Namun, Pemprov DKI belum memberi masukan pada pertemuan tersebut.
Prijanto setuju dengan konsep "Greater Jakarta" karena akan membagi fungsi kota Jakarta sebagai ibukota. "Pada hakekatnya Jakarta sudah melebihi daya dukungnya," lanjutnya.
Sebelumnya DPRD DKI Jakarta telah menyatakan setuju dengan konsep "Greater Jakarta" sebagai pengembangan ibukota karena dinilai lebih mudah dan murah dibandingkan memindahkan ibukota dari Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, di Jakarta Pusat, Rabu (12/1) menilai konsep tersebut akan menyatukan pengelolaan tata ruang daerah-daerah yang bersebelahan dengan Jakarta dengan baik. Konsep "Greater Jakarta" juga akan mengurangi permasalahan kependudukan yang terjadi di Jakarta.
Sedangkan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi mengatakan keberatan dengan konsep "Greater Jakarta" tersebut. Ia lebih setuju Pemerintah Pusat mewujudkan konsep Jabodetabekjur.
"Jadi, pusat jangan dulu membuat wacana baru. Sebaiknya wujudkan dulu rencana lama yang sudah ada. Apalagi, konsep Jabodetabekcur sendiri memang sudah punya payung hukum yang kuat," katanya.
Menurut pengamat tata ruang, Hendricus Andi Simarmata, pengembangan Jakarta sebagai ibukota memang diperlukan, tetapi tidak dengan konsep "Greater Jakarta". Konsep tersebut katanya tidak sesuai dengan Kepres No.54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jakarta dan sekitarnya yang tidak memasukkan kota Sukabumi dan Purwakarta.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas wacana pengembangan wilayah Jakarta ke daerah-daerah di sekitarnya sebagai salah satu cara untuk memecahkan berbagai permasalahan di ibu kota negara.
Pernyataan itu disampaikan, Selasa (11/1) setelah mendampingi Presiden Yudhoyono dalam pertemuan dengan pimpinan Institut Teknologi Bandung di Kantor Kepresidenan.
Menurut, jurubicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, "The Greater Jakarta" merujuk pada kondisi Jakarta yang lebih besar, lebih luas, dan lebih terintegrasi. Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan berbagai upaya mengintegrasikan Jakarta dengan daerah lain di luar Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Julian menyebut Purwakarta, Sukabumi, dan Cirebon sebagai beberapa daerah yang bisa diintegrasikan dengan Jakarta. Wacana untuk mengembangkan Jakarta itu tidak terlepas dari wacana tentang pemindahan ibu kota.
------------------------------------------
Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber: Republika.co.id
Sumber: Republika.co.id
Judul : 
Tidak ada komentar:
Write comments